PEMBANGKIT BIOMASSA KELAPA SAWIT UNTUK ENERGI LISTRIK

Produsen sawit tak kehilangan akal untuk melakukan penghematan. SaIah satu cara yang mereka lakukan adalah memenuhi kebutuhan setrum untuk pabrik pengolahan kelapa sawit mereka dengan membangun pembangkit listrik berbahan bakar biomassa.

Beberapa perusahaan yang sudah memiliki pembangkit listrik berbahan bakar biomassa diantaranya PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, Asian Agri Grup, dan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Namun diantara tiga perusahaan ini, baru Austindo yang berniat menjual listriknya kepada masyarakat, Sementara PT Sawit Sumbermas Sarana dan Asian Agri baru sebatas untuk mencukupi kebutuhan setrum di pabrik mereka sendiri. Menurut catatan Sekretaris Jenderal Asosiasi Biogas Indonesia, Trio Chadys, dari sekitar 800 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia, baru sekitar 5% diantaranya yang menggunakan limbah kelapa sawit untuk pembangkit listrik biomassa. Mayoritas pembangunan pembangkit tersebut berada di pabrik-Pabrik kelapa sawit yang ada di Sumatera dan KaIimantan.

Asian Agri menyatakan, pihaknya sudah memiliki Iima pembangkit dengan total kapasitas 10 MW. Namun, hingga 2020, Asian Agri akan kembali membangun pembangkit biogas dengan total 40 MW. "Satu unit pembangkit bisa menerangi sekitar 2.000 rumah tangga dengan asumsi pemakaian 900 watt per rumah tangga.

Minat pengusaha kelapa sawit untuk membangun pembangkit biomassa ini akan meningkat jika pemerintah memperbaiki harga pembelian setrum. Sebab tarif yang berlaku sekarang yakni US$ 10.50 sen per kwh terlalu kecil “Feed in tariff” biogas atau biomassa seharusnya US$ 11,75 sen per kwh agar investor tertarik," katanya.

Minat investasi

PLN melakukan penyesuaian harga beli listrik biomassa, lantaran investasi membangun pembangkit mahal dan banyak menggunakan produk impor. Selain itu harga jual listrik tidak diberlakukan dengan rupiah, tapi dengan dollar AS.

Di sisi lain pemerintah harus membantu pembangunan infrastruktur agar setrum bisa digunakan masyarakat. tanpa infrastruktur dari pemerintah maka ongkos yang harus dikeluarkan investor listrik biomassa makin mahal.

  

Menanggapi permintaan kenaikan tarif biomassa dan biogas ini, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sujatmiko mengatakan untuk feed in tariff biogas dan biomassa masih perlu dikaji terlebih dahulu, jangan sampai kebijakan tersebut malah jadi beban bagi negara. "Makanya arah portofolio ini, misalnya biogas atau air didorong mendapat fasilitas pemerintah daerah.